Purwokerto (ANTARA) - Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Suprayogi menilai, mau tidak mau kebijakan impor beras tetap harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menekan gejolak harga komoditas pangan tersebut.
Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, Suprayogi mengakui kenaikan harga beras yang terjadi saat ini merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dielakkan.
"Ini salah satunya karena faktor alam yang kering lama, sehingga panen padi langka sekali, hanya satu-dua yang bisa panen," kata Guru Besar Ilmu Pemuliaan Tanaman itu.
Baca juga: Bulog Bengkulu beri sanksi lima mitra penyalur SPHP jual di atas HET
Ia mengatakan sebagian besar area persawahan yang tidak bisa ditanami padi maupun panen disebabkan oleh minimnya ketersediaan air irigasi, sehingga banyak sekali sawah yang bero atau dibiarkan tanpa ditanami padi.
Menurut dia, area persawahan yang bisa ditanami karena aliran irigasinya bagus, jumlahnya tidak begitu banyak.
Oleh karena sebagian besar area persawahan tidak bisa panen, kata dia lagi, terjadilah kelangkaan pasokan gabah yang berdampak terhadap kenaikan harga beras secara signifikan.
"Saat ini, harga gabahnya saja sudah mencapai kisaran Rp8.000 per kilogram. Sayangnya, harga gabah yang bagus itu tidak membuat petani menjadi sejahtera," kata dia yang terlibat dalam perakitan padi varietas Inpari Unsoed 79 Agritan itu lagi.
Dia mengatakan harga gabah yang tinggi itu dalam bahasa gaulnya "harga PHP (pemberi harapan palsu)", karena tidak semua petani bisa menikmatinya.
Baca juga: BI: Bengkulu perlu hilirisasi produk gabah tingkatkan perekonomian
Dalam hal ini, kata dia lagi, harga gabah yang tinggi tersebut hanya bisa dinikmati sebagian petani, sedangkan petani lainnya justru menjadi korban harga beras yang melambung.
"Petani itu 'kan konsumen beras juga. Oleh karena tidak punya lumbung, begitu panen, gabahnya dijual, dan sekarang membeli beras yang harganya melambung," ujarnya pula.
Lebih lanjut, Suprayogi mengatakan hal itu merupakan problematik, sehingga mau atau tidak mau pemerintah harus melaksanakan operasi pasar terhadap beras karena suplai dalam negeri sudah cukup berat.
