Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendukung reformasi dewan International Maritime Organization (IMO) demi melindungi pelaut di Tanah Air dan peran pelayaran dalam perekonomian dunia.
"Indonesia sebagai negara di jalur utama pelayaran internasional, perlu memperhatikan dan melindungi kepentingan pelaut Indonesia dan peran pelayaran dalam perekonomian dunia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kapal nelayan Aceh terdampar di perairan Myanmar
Antoni yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa delegasi Republik Indonesia berkesempatan untuk melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez di London, Inggris.
Dia mengatakan, pertemuan dengan Sekjen IMO itu dilakukan untuk menyerahkan Instrumen Aksesi Amandemen Konvensi IMO, 2021 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengesahan Amendments to The Convention on the International Maritime Organization, 2021 (Amandemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021).
“Penyerahan instrumen aksesi ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap reformasi Council, yakni mewujudkan Dewan IMO yang lebih transparan, terwakili dan akuntabel,” ujar Antoni.
Reformasi Dewan IMO, menurut Antoni, penting untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam melindungi kepentingan negara anggota.
Baca juga: Tiga kapal nelayan tradisional Natuna ditangkap di Perairan Malaysia
“Oleh karenanya, Indonesia sebagai anggota Dewan IMO akan melanjutkan proses reformasi Dewan IMO secara transparan, inklusif dan inovatif,” jelas Antoni.
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menghadiri Sidang IMO Council ke-132 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris yang berlangsung sejak Senin (8/7) sampai dengan Jumat (12/7).
Sidang IMO Council ke-132 ini dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus membahas agenda Strategi, perencanaan dan reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), dan Laporan beberapa Sidang Komite IMO sebelumnya.
Adapun delegasi Indonesia yang menghadiri Sidang tersebut terdiri dari beberapa unsur, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT. Pertamina International Shipping (PIS) dan Indonesia National Shipowners Association (INSA).
