Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan sinkronisasi dengan pasangan Gubernur Bengkulu hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 akan berjalan lancar.
"Secara umum tentu kepala daerah terpilih sudah punya visi dan misi program tentu ini menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu," kata Asisten I Setda Pemerintah Provinsi Bengkulu Khairil Anwar di Bengkulu, Selasa.
Visi, misi, program dari pasangan Gubernur Bengkulu terpilih Helmi Hasan-Mian, kata dia, akan disinkronisasikan dengan baik dalam penyusunan program pemerintahan lima tahun ke depan.
"Karena kami tahu bahwa visi misi dari kepala daerah terpilih itulah menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan dan penyusunan termasuk penyusunan anggaran, artinya akan ada penyesuaian-penyesuaian," kata dia lagi.
Kemudian, Khairil Anwar mengatakan terkait pelantikan menjadi ranah kewenangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Bengkulu menunggu dan akan mengikuti pelantikan yang telah dijadwalkan Pemerintah Pusat.
"Itu perpres yang berbicara, perpres mengamanatkan untuk pelantikan gubernur-wakil gubernur pada 7 Februari 2025, kami melihat ranahnya Pemerintah Pusat, kalau memang ada perubahan tentu perpresnya akan ada perubahan, ada revisi, (ranahnya Pemerintah Pusat)," kata dia lagi.
Sebelumnya pada Desember 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berlangsung aman dan damai. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya gangguan sistem keamanan di daerah yang signifikan.
"Angka-angka menunjukkan bahwa secara umum gangguan keamanan bisa dibilang tidak signifikan, kecuali di beberapa daerah," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Bima juga menyampaikan tentang pentingnya mendukung Asta Cita atau delapan misi yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo. Asta Cita, kata dia memuat agenda penting yang wajib menjadi perhatian semua kepala daerah, seperti swasembada pangan, hilirisasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Untuk mencapai program pemerintah, lanjut dia menekankan pentingnya sinkronisasi agar setiap kepala daerah tidak bergerak sendiri-sendiri.
"Jangan sampai kepala daerah bergerak sendiri sesuai dengan visi-misinya, tidak nyambung dengan target nasional," ujarnya.
