Bengkulu (ANTARA) - Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyatakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke Bengkulu pada 12 September 2025 untuk mengevaluasi penerapan Inpres 12/2025 tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano dan pelabuhan Bengkulu
"Ada reschedule (perubahan jadwal) datangnya ya, tapi Insya Allah Pak Menko AHY tetap ke Bengkulu pada 12 September 2025," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Selasa.
Dia mengatakan kunjungan Pemerintah Pusat diawali dengan kunjungan Wakil Menteri Transmigrasi pada 9-10 September 2025 untuk melihat kondisi kawasan transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
Baca juga: Wagub: Menko AHY akan evaluasi Inpres percepatan pembangunan Enggano
"Wakil Menteri Transmigrasi hari ini ke Kawasan Pusat Tumbuh Baru yaitu di KTM Lagita Bengkulu Utara dan ke Kedurang Bengkulu Selatan, dua hari di sini. Kemudian pada 12 September 2025 baru Menko AHY bersama sejumlah jajaran kementerian datang ke Bengkulu, untuk evaluasi penerapan Inpres," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama 13 kementerian jajaran terkait pada awalnya dijadwalkan ke Provinsi Bengkulu pada 9 September 2025.
Menteri AHY bersama jajaran kementerian menteri terkait mengevaluasi beberapa hal yang telah dilakukan, pembangunan berkaitan dalam Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Pelabuhan Pulau Baai dan pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano.
Baca juga: Gubernur: Pelindo tetap keruk jalur Pulau Baai meski inpres berakhir
"Apa yang kita lakukan di Pulau Enggano dan di Provinsi Bengkulu. Yang dilakukan mendukung kegiatan di Pulau Enggano, terutama pelabuhan, kemudian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara wilayah transmigrasi dan wilayah-wilayah lainnya yang memberikan daya dukung termasuk potensi Pulau Enggano," kata Mian.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Juni 2025 lalu menandatangani instruksi presiden tentang upaya penanganan Pelabuhan Pulau Baai dan percepatan pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.
Inpres tersebut terbit menjadi solusi pasca Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu terisolasi akibat pendangkalan alur selama empat bulan dari Maret-Juni 2025.
Pendangkalan alur tersebut membuat aktivitas distribusi orang dan barang dari dan ke Provinsi Bengkulu lewat pelabuhan terhenti, termasuk juga ikut mengisolasi pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano.
Baca juga: Gubernur Bengkulu: Penerbangan ke Pulau Enggano ditambah 2 kali lipat
Akses dari dan ke Pulau Enggano hanya lewat Pelabuhan Pulau Baai dan memanfaatkan penerbangan perintis. Namun, akses utama yakni menggunakan kapal penyeberangan dari Pelabuhan Pulau Baai ke pelabuhan di Pulau Enggano.
Dengan terbitnya Inpres tersebut, Pelindo bersama pihak terkait bisa lebih leluasa dan bergerak lebih cepat mengambil tindakan pengerukan alur pelabuhan.
Inpres memberikan keleluasaan dan kemudahan, sehingga upaya pengerukan tidak seperti pada kondisi normal yang harus mengikuti banyak regulasi dulu dalam melakukan tindakan.
Dengan inpres, normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai menjadi lebih cepat, namun Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Pelabuhan Pulau Baai tersebut telah berakhir pada 31 Agustus 2025.
Menko AHY ke Bengkulu evaluasi penerapan Inpres Pulau Enggano
Selasa, 9 September 2025 15:00 WIB 12102
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (ANTARA/Andi Firdaus)
