Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Rendahnya harga tandan buah segar sawit hingga rumitnya proses pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, menjadi keluhan warga kepada Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang melakukan jaring aspirasi ke Kabupaten Mukomuko.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kabupaten Mukomuko, Burhandari mengatakan harga sawit yang anjlok membuat petani di daerah itu semakin terpuruk.
"Untuk diketahui hampir 80 persen petani di Mukomuko menanam sawit dan karet yang harganya saat ini anjlok," katanya di Bengkulu.
Harga tandan buah segar sawit yang dijual di tingkat petani saat ini hanya Rp500 hingga Rp700 per kilogram.
Sementara para pemilik pabrik pengolah sawit menjadi minyak mentah atau "crude palm oil" (CPO) mengatakan membeli dari pengumpul mencapai Rp1.000 per kilogram.
"Harga sangat fluktuatif dan bervariasi membuat petani tidak memiliki pegangan dan tidak berdaya menentukan harga," katanya.
Politisi PKS ini mengatakan, dari empat kecamatan yang dikunjungi saat jaring aspirasi yakni Kecamatan Penarik, Kecamatan Air Selagan, Kecamatan Air Dikit dan Kecamatan V Koto seluruhnya mengeluhkan anjloknya harga sawit.
Selain harga sawit, warga di daerah itu juga mengeluhkan program pembuatan kartu tanda penduduk elektronik yang cukup rumit.
"Terutama karena kesenjangan informasi yang diperoleh warga soal pembuatan KPT elektronik dimana mereka sering tidak mendapatkan informasi tentang jadwal tiap desa untuk melakukan rekam data," katanya menjelaskan.
Akibatnya, sebagian besar warga tidak melakukan proses rekam data sehingga dianggap berbelit-belit dan merepotkan.
Termasuk di Kecamatan Penarik yang berada di jalur lintas barat Sumatra yang hanya berjarak 27 kilometer dari ibukota kabupaten masih merasakan kesenjangan informasi tersebut.
"Apalagi di kecamatan yang masuk ke pedalaman, kami harapkan pemerintah kabupaten memperhatikan ini," katanya.
Selain dua permasalahan di atas, warga di empat kecamatan juga meminta percepatan pembangunan jalan sentra produksi dan jalan penghubung antardesa serta pembangunan jembatan.
Burhandari mengatakan akan membahas aspirasi warga Kabupaten Mukomuko tersebut dengan dinas terkait untuk menemukan solusinya. (rni)
