Mukomuko Bengkulu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengajak perusahaan sawit untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan sampah yang berserakan dan menumpuk di mana-mana tanpa ada solusi dalam pengelolaannya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Frenki Janas dalam keterangannya di Mukomuko, Rabu, mengatakan, daerah ini punya banyak perusahaan sawit untuk mendukung daerah salah satunya dukungan dalam pengelolaan sampah.
"Kalau ada perusahaan tidak bisa mendukung daerah, untuk apa mereka di Mukomuko," katanya.
Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan sampah yang berserakan dan menumpuk di mana-mana di daerah ini.
Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk mempelajari cara pengelolaan sampah di daerah yang sukses dalam pengelolaan sampah, Rabu (30/7).
Kemudian, anggota Komisi III DPRD Mukomuko juga melakukan kunjungan kerjanya ke DPRD Kota Padang masih berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah di daerah tersebut pada Jumat (1/8).
Menurut dia, seharusnya perusahaan ada di Mukomuko dapat memberikan kompensasi sosial mereka di tengah masyarakat.
Dia menginginkan, perusahaan sawit seperti PT Agromuko dan PT DDP ikut andil pengelolaan sampah, setidaknya mereka mereka memberikan lahan sekian hektare untuk pengelolaan sampah.
Dari hasil kunjungannya belajar di daerah lain, dilihat di Mukomuko luar biasa jumlah sampahnya, kalau sistem pengelolaan sampah mereka dari bawah mulai dari kesadaran masyarakat dan pengelolaan sampah dari desa.
Diharapkan hasil belajar dari daerah lain tersebut bisa diterapkan di Kabupaten Mukomuko karena di Mukomuko ini wilayahnya luas jumlah penduduknya sedikit, seharusnya bisa mengelola sampah yang tidak terlalu banyak.
Kendati demikian, untuk melaksanakan program pengelolaan sampah itu, tidak lepas anggaran yang disiapkan untuk itu.
Selanjutnya, hendaknya semua pihak terkait bersama-sama baik DPRD, pemda, bupati, dan wakil bupati bisa memberikan masukan dengan pihak perusahaan dan mengajak mereka bersama-sama membuat Mukomuko bebas dari sampah.
Sebenarnya, tidak sulit bagi perusahaan memberikan lahan tiga hingga empat hektare untuk bisa mendaur ulang sampah apalagi lahan perusahaan jauh dari permukiman penduduk. (Adv)
