Mukomuko Bengkulu (ANTARA) - Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Mukomuko Bangkit mendatangi DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Senin, guna menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan isu nasional tentang salah satunya kenaikan gaji serta tunjangan anggota DPR RI.
"Kedatangan kami ke sini untuk diskusi karena kesimpulan satu pemikiran dan pemahaman terkait respon isu-isu yang berkembang di tingkat nasional," kata Koordinator Aliansi Mukomuko Bangkit Irsyad Kamarudin saat menyampaikan maksud dan tujuannya di Mukomuko, Senin.
Kedatangan Aliansi Mukomuko Bangkit ke Sekretariat DPRD Mukomuko ini disambut oleh pimpinan serta sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Mukomuko di aula lembaga ini.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Mukomuko Zamhari, Waka I DPRD Wisnu Hadi, perwakilan Kepolisian Resor Mukomuko, Kodim 0428/Mukomuko.
Irsyad mengatakan, pihaknya datang ke Kantor DPRD Mukomuko ini membawa nama Aliansi Mukomuko Bangkit, aliansi ini terbentuk sebagai bentuk gerakan moral melihat situasi berkembang isu nasional dan beberapa daerah.
Menyikapi isu yang berkembang di tingkat nasional dan beberapa daerah ini, ada keresahan masyarakat khususnya di Kabupaten Mukomuko karena kejadian aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Untuk itu, tujuan aliansi berdiskusi menyikapi isu yang berkembang karena Kabupaten Mukomuko menerima efek dan manfaat atas kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Dia menyebut, banyak elemen masyarakat yang bergabung bersama aliansi ini sehingga satu kesimpulan untuk menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan lima tuntutan masyarakat di daerah ini, yakni pertama mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tunjangan DPR dan menuntut DPR memprioritaskan fokus legalitas pengawasan sebagai wakil rakyat.
Kemudian, mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset sebagai langkah strategi dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Lalu mendesak Presiden RI mencabut Perpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran karena kepentingan tersebut berdampak negatif pada berbagai sektor menyangkut kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, menuntut pemerintah meninjau dampak ekonomi dan sosial sebelum menaikkan pajak di berbagai sektor, terakhir mengecam tindakan aparat atas kejadian mengakibatkan kematian peserta aksi dari pihak ojek online dan dilakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri.
Untuk itu, DPRD Mukomuko sebagai penyambung aspirasi rakyat Kabupaten Mukomuko untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mukomuko Wisnu Hadi mengatakan, bahwa pihaknya sudah mendapatkan saran dan masukan dari kawan kawan aliansi, bagaimana menjaga marwah lembaga ini sendiri.
Dia mengatakan, karena kedaulatan tetap ada pada rakyat, dan dia di lembaga ini sebagai wakil dari masyarakat menjaga penuh kedaulatan masyarakat, dan saling mengingatkan untuk berbicara bermedia sosial dengan baik.
