Sleman (ANTARA) - Seratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara se-Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, mendatangi kantor KPU setempat menuntut kejelasan honor yang hingga Senin belum juga dibayarkan.
Koordinator Forum KPPS Kabupaten Sleman R. Muhyadidi mengatakan bahwa kedatangan KPPS ke KPU Kabupaten Sleman untuk mempertanyakan alasan honor sampai saat ini belum dibayarkan.
"Padahal, daerah lain, seperti Bantul dan Kulon Progo serta Kota Yogyakarta sudah dibayarkan," katanya.
Menurut dia, ini tidak hanya masalah nilai uang, tetapi menunjukkan kinerja KPU Sleman yang tidak profesional.
"Kami sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, bahkan ada yang sampai sakit jantung, sepertinya kerja kami tidak dihargai," katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memahami alasan dari KPU Sleman yang menyebutkan bahwa lambatnya pembayaran honor ini akibat verifikasi latar belakang pekerjaan KPPS.
"Ini alasan yang mengada-ada, seharusnya KPU Sleman dapat melakukan verifikasi jauh hari sebelumnya. Kalau masalah ijazah, tidak semua KPPS memegang ijazah," katanya.
Menurut dia, jika masalah ini berlarut-larut, dikhawatirkan nantinya tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap KPU Sleman.
"Padahal, nanti masih ada pilkada dan pemilihan lainnya. Dikhawatirkan nanti masyarakat tidak lagi bersedia menjadi penyelenggara pemilihan," katanya.
Muhyadidi mengatakan bahwa honor KPPS sendiri untuk ketua KPPS sebesar Rp550 ribu, anggota KPPS sebesar Rp500 ribu dan anggota linmas sebesar Rp400 ribu.
"Tiap TPS terdiri atas tujuh orang anggota termasuk ketua serta dua orang anggota linmas," katanya.
