"Sanksi politik uang dibagi dalam tiga tahap, mulai dari pelanggaran administrasi hingga tindak pidana, yang selanjutnya direkomendasikan ke KPU atau pihak terkait," kata Ahmad.
Kasus politik uang telah terjadi di beberapa wilayah, termasuk kasus Paris Balinono, anggota DPRD Pasangkayu, yang divonis tiga bulan penjara dan didenda Rp200 juta.
Ia terbukti membagi amplop Rp50 ribu kepada 300 orang dalam kampanye. Tindakan ini menegaskan betapa seriusnya ancaman politik uang terhadap integritas pemilu
Masyarakat sebagai Pengawas Aktif
Bawaslu Bengkulu juga mengimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan indikasi politik uang melalui posko pengaduan yang tersebar di setiap kecamatan.
Baca juga: KPU Bengkulu libatkan 100 orang bantu proses pelipatan surat suara
"Posko pengaduan kita buka untuk mengumpulkan laporan pelanggaran dari masyarakat," kata Ahmad.
Selain itu, tim patroli khusus dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melakukan pengawasan intensif di wilayah yang dianggap rawan.
Literasi Lewat Pendidikan
Pengamat politik Fahruri, menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai politik uang.
"Pemilih harus diberi pemahaman memilih berdasarkan visi, bukan insentif materi," ujarnya.
Sementara itu, calon wali kota, Nuragiyanti Dewi Permatasari, turut menggencarkan kampanye anti-politik uang melalui media sosial, berupaya mendidik pemilih muda agar lebih kritis.
"Anak muda saat ini lebih memilih dengan hati, bukan karena uang," ungkapnya.
KPU Kota Bengkulu juga menggalakkan sosialisasi ke basis-basis pemilih untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih secara bijak tanpa terpengaruh insentif.
Baca juga: Bawaslu: Pasangan calon wali kota Bengkulu dilarang gelar pasar murah
Bagi calon wali kota Ariyono Gumay, pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat mengurangi ketergantungan pada insentif materi.
"Dengan pendidikan politik yang kuat, kita bisa menciptakan pemilu yang lebih bersih, jujur, dan kondusif," tegasnya.
Sementara itu, Bawaslu dan KPU Kota Bengkulu berkomitmen mewujudkan demokrasi yang sehat dengan menumbuhkan pemilih berintegritas.
Demokrasi Sehat Berintegritas
Politik uang harus dilawan dengan semangat pendidikan politik yang lebih kuat.
Edukasi politik bukan hanya tugas pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Keluarga, sekolah, dan komunitas memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman politik yang sehat bagi generasi muda.
Baca juga: KPU sebut debat perdana Pemilihan Gubernur Bengkulu berjalan lancar
Dengan demikian, ketika memasuki masa pemilihan, masyarakat akan memilih kandidat yang benar-benar layak memimpin, bukan karena uang atau insentif material lainnya.
Mewujudkan demokrasi yang sehat adalah tanggung jawab bersama. Pendidikan politik adalah kunci untuk membentuk pemilih yang berintegritas dan tidak mudah tergoda oleh politik uang.
Dengan upaya bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat, dan kandidat yang berkomitmen, kita dapat menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan membawa manfaat bagi kemajuan daerah.
