Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu melakukan pendataan terhadap para pemulung di wilayah tersebut guna melakukan penertiban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
"Para pemulung yang berhasil didata diminta untuk menyiapkan identitas pribadi. Diharapkan melalui pendataan ini, keberadaan pemulung dapat terdata dengan lebih baik, sekaligus mendorong terciptanya ketertiban dan kenyamanan di lingkungan perkotaan," kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Kota Bengkulu Sri Harneti di Bengkulu, Sabtu.
Ia menyebut bahwa pendataan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya Pemkot Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Sementara itu, hingga Juni 2025, pemkot setempat telah menyalurkan bantuan sosial untuk 22.205 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan dana yang disalurkan mencapai Rp79,35 miliar.
"Penyaluran dana bantuan sosial di Kota Bengkulu saat ini mencapai Rp79,35 miliar," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang.
Untuk penyaluran bantuan sosial tersebut terdiri atas program bantuan sembako untuk 17.852 KPM dengan dana mencapai Rp40,47 miliar.
Kemudian, program keluarga harapan (PKH) untuk 15.326 penerima dengan total penyaluran sebesar Rp36,99 miliar, dan bantuan sosial atensi yatim piatu (Yapi) sebesar Rp1,10 miliar untuk 495 penerima manfaat, serta bantuan permakanan untuk 154 orang dengan dana Rp764 juta.
"Seluruh program tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rentan di Kota Bengkulu dan memastikan mereka terlindungi secara sosial," ujar dia.
Ia mengemukakan saat ini terjadi perubahan sistem pendataan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan beralih ke data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
Dengan adanya peralihan tersebut, kategori masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dinilai berdasarkan tingkat kesejahteraan, bukan semata-mata berdasarkan lokasi tempat tinggal.
Dengan adanya peralihan tersebut, bagi keluarga tidak mampu atau miskin dan sangat miskin yang belum terdaftar di dalam DTSEN dapat menghubungi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIK-NG) yang berada di setiap kantor kelurahan.
Sahat menerangkan bahwa melalui sistem DTSEN tersebut dapat lebih adil dan transparan. Pemkot Bengkulu berharap penyaluran bansos semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, sebanyak 5.359 keluarga di wilayah tersebut tidak ditemukan datanya dalam proses ground checking DTSEN.
