Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan seharusnya pihaknya dilibatkan dalam proses pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis) dan bukan hanya saat mitigasi kejadian luar biasa keracunan saja.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis, bahwa seharusnya ada 13 item kerja dalam persetujuan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan BPOM, namun pada kenyataannya tidak semua dari 13 itu melibatkan pihaknya.
"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar.
Selain itu, lanjut dia, BPOM memiliki pengalaman dan kompetensi seputar bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program itu. Namun, kata dia, dalam aspek itu pihaknya juga tidak dilibatkan.
Pihaknya pun mengkomunikasikan pada BGN tentang kewenangan BPOM dalam memastikan keamanan pangan, karena ingin melindungi anak-anak Indonesia yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Namun demikian, kata Taruna, dia menyadari bahwa otoritas dalam menjalankan MBG ada pada BGN dan pihaknya menghormati hal itu. "Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.
"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.
Pihaknya mencatat bahwa sudah ada 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam Program MBG.
Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN guna sinkronisasi kerja sama antara keduanya.
