Pemkab Rejang Lebong luncurkan core value ASN BerAKHLAK

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, meluncurkan core value Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Asisten III Setdakab Rejang Lebong Sumardi saat membuka launching core value ASN berAKHLAK di Pemkab Rejang Lebong, Senin mengatakan pada setiap diri ASN BerAKHLAK memiliki 7 nilai inti yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

"Penetapan core value ASN BerAKHLAK ini dilakukan sebagai akselerasi transformasi ASN guna mewujudkan SDM yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai Iptek," kata dia.

Dia menjelaskan, dengan core value ASN BerAKHLAK akan menjadikan setiap ASN memiliki orientasi yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk itu setiap ASN, kata dia, di manapun bertugas harus memegang teguh nilai-nilai dasar serta semboyan yang sama.

"Seluruh ASN dari berbagai latar belakang profesi seperti dosen, jaksa, dokter, guru, perawat harus mempunyai nilai-nilai dasar yang kompensasi nilai rujukan yang sama. Setiap ASN juga mempunyai orientasi yang sama untuk masyarakat dalam jiwa melayani dalam setiap ASN," tegasnya.

Kabag Organisasi Pemkab Rejang Lebong Aquarius dalam kesempatan itu menyatakan, kegiatan itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif bagi ASN dan memberikan penekanan kepada setiap ASN untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi agar seluruh pemda agar segera melaksanakan launching core value ASN BerAKHLAK, yang tujuannya untuk menanamkan dan menekankan kepada ASN standar-standar nilai bahwa posisi ASN tidak dilayani melainkan melayani," kata Aquarius.

Menurut dia, saat ini posisi Kabupaten Rejang Lebong secara nasional berada di peringkat 40 besar dan masuk dalam kategori zona hijau dengan nilai B.

Dia berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Rejang Lebong dapat melaksanakannya lebih maksimal lagi, karena akan ada penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri, Kemenpan-RB dan Ombudsman.