Menjaga komitmen demi Pilkada damai di Bumi Rafflesia

Namun begitu, netralitas ASN jangan pula disalahartikan bahwa para aparatur negara tidak memiliki hak memilih. Mereka memiliki sikap politik yang hanya dapat dituangkan, diekspresikan, dipergunakan ketika di bilik suara pada hari pemungutan suara 27 November 2024, bukan hak berekspresi kecenderungan politik di muka publik. 

Pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan agar ASN berpedoman Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dalam menjaga netralitas.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menekankan agar penjabat bupati dan wali kota di Bengkulu dapat memastikan nilai-nilai demokrasi terbangun dengan baik, terutama pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Bawaslu: Pasangan calon wali kota Bengkulu dilarang gelar pasar murah

Memastikan terciptanya masyarakat yang memiliki pola pikir demokratis, terjaminnya perlindungan hak-hak demokrasi termasuk memastikan netralitas ASN di pilkada baik pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota.

Penjabat bupati dan wali kota harus memastikan netralitas, profesionalisme dan integritas, memberikan dukungan, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan mencipta pemilihan yang berasaskan pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta aman.

Kemudian, Kepolisian Daerah Bengkulu menyatakan dukungan menciptakan suasana damai dalam pilkada dan juga mengingatkan agar para peserta, simpatisan, pendukung dan masyarakat agar tetap rukun dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menyiagakan sebanyak 2.653 personel yang untuk menjaga dan mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Bumi Rafflesia.

Sebanyak 2.653 personel siap disiagakan di 3.449 tempat pemungutan suara ( TPS) yang ada di Provinsi Bengkulu dengan jumlah personel tergantung dengan status TPS tersebut.

Namun, menjamin keamanan harus didukung oleh semua pihak, oleh karena itu Kepolisian Daerah Bengkulu mengajak semua pihak untuk tetap rukun dan kompak, memberikan suasana damai, aman dan sejuk dalam penyelenggaraan pilkada.

Untuk memperkuat komitmen, KPU Provinsi Bengkulu pada hari pengundian nomor urut calon gubernur beberapa waktu lalu mengajak peserta pilkada, partai politik pengusul dan simpatisan untuk berkomitmen dan mendeklarasikan pemilihan kepala daerah damai.

Beberapa hal yang ditekankan yakni soal penyelenggaraan pilkada yang sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian, para pihak juga diminta mewujudkan pemilihan Pilkada 2024 yang bebas dari politisasi SARA, hoaks, politik uang, kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai.

Baca juga: Pemprov Bengkulu pacu literasi digital cegah konflik jelang Pilkada

Para pihak juga diminta mewujudkan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan menyatakan komitmen mereka dalam Pilkada Serentak 2024. Dia memandang kontestasi sebagai pesta demokrasi. Pesta, mesti riang, gembira, bukan ajang perundungan, apalagi caci maki.

Calon gubernur nomor urut 2 Rohidin Mersyah menyampaikan perlunya suasana santai dan riang gembira dalam Pilkada Serentak 2024, serta saling menjaga Bengkulu sebagai rumah besar bagi seluruh elemen masyarakat.

Cegah hoaks

Para pihak, termasuk peserta pilkada, partai politik dan simpatisan memang sudah mendeklarasikan bahkan membubuhkan tanda tangan mereka di naskah deklarasi sebagai bentuk komitmen mewujudkan penyelenggaraan pilkada damai dan aman.