Menjaga komitmen demi Pilkada damai di Bumi Rafflesia

Terdapat 32 pasang calon yang akan berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 di daerah ini. Rinciannya, pemilihan Gubernur Bengkulu terdapat dua pasang calon, kemudian pemilihan Wali Kota Bengkulu 5 pasang calon yang berkompetisi.

Baca juga: KPU Kota Bengkulu lantik 3.612 anggota KPPS pada Pilkada 2024

Selanjutnya, pilkada Kabupaten Bengkulu Utara hanya satu pasang, yang nantinya pada hari pemungutan akan melawan kotak kosong. Kemudian Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 4 pasang calon. Kabupaten Rejang Lebong 3 pasang calon, Kabupaten Mukomuko 4 pasang calon, Kabupaten Lebong 2 pasang calon, Kabupaten Kaur 3 pasang calon, Kabupaten Seluma 2 pasang calon, Kabupaten Bengkulu Tengah 3 pasang calon dan Kabupaten Kepahiang juga 3 pasang calon.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 kini dalam tahapan kampanye para calon kepala daerah. Semakin dekat hari pemungutan, tensi kontestasi diperkirakan semakin tinggi.  Apalagi kini  saatnya saling menggaet hati pemilih sebesar-besarnya demi memenangkan kursi kepala daerah.

Tensi persaingan antarcalon yang semakin tinggi seperti ini, dapat berubah menjadi ketegangan dan mengganggu stabilitas di tengah masyarakat kalau tidak ada langkah mitgasi  serta komitmen semua elemen, terutama para kandidat, untuk memastikan pilkada berlangsung damai.

Baca juga: KPU Bengkulu libatkan 100 orang bantu proses pelipatan surat suara

Komitmen semua pihak

Jauh hari sebelum penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu bersama KPU dan pemerintah daerah pada 27 November 2023  telah mendeklarasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 damai dan kampanye tertib sebagai langkah mitigasi  serta membangun komitmen para pihak.

Seluruh pihak berperan penting mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan tahapan kampanye yang damai, tertib serta berkualitas. Penyelenggara yang berintegritas, pemerintahan yang netral dan terutamanya peserta yang sadar akan pentingnya kualitas dan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibutuhkan dalam mewujudkan pilkada aman serta damai. 

Baca juga: KPU Bengkulu usulkan tambahan 3.137 surat suara pemilihan gubernur

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan optimal untuk penyelenggaraan pilkada dan memastikan sikap netral aparatur sipil negara.

"Kami semua menggaransi pelayanan publik tetap berjalan dengan baik (termasuk dalam situasi pesta demokrasi), kondusivitas, keamanan juga terus terjaga dan tentunya netralitas ASN," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri.

Namun begitu, netralitas ASN jangan pula disalahartikan bahwa para aparatur negara tidak memiliki hak memilih. Mereka memiliki sikap politik yang hanya dapat dituangkan, diekspresikan, dipergunakan ketika di bilik suara pada hari pemungutan suara 27 November 2024, bukan hak berekspresi kecenderungan politik di muka publik. 

Pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan agar ASN berpedoman Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dalam menjaga netralitas.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menekankan agar penjabat bupati dan wali kota di Bengkulu dapat memastikan nilai-nilai demokrasi terbangun dengan baik, terutama pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Bawaslu: Pasangan calon wali kota Bengkulu dilarang gelar pasar murah

Memastikan terciptanya masyarakat yang memiliki pola pikir demokratis, terjaminnya perlindungan hak-hak demokrasi termasuk memastikan netralitas ASN di pilkada baik pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota.

Penjabat bupati dan wali kota harus memastikan netralitas, profesionalisme dan integritas, memberikan dukungan, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan mencipta pemilihan yang berasaskan pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta aman.

Kemudian, Kepolisian Daerah Bengkulu menyatakan dukungan menciptakan suasana damai dalam pilkada dan juga mengingatkan agar para peserta, simpatisan, pendukung dan masyarakat agar tetap rukun dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menyiagakan sebanyak 2.653 personel yang untuk menjaga dan mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Bumi Rafflesia.

Sebanyak 2.653 personel siap disiagakan di 3.449 tempat pemungutan suara ( TPS) yang ada di Provinsi Bengkulu dengan jumlah personel tergantung dengan status TPS tersebut.

Namun, menjamin keamanan harus didukung oleh semua pihak, oleh karena itu Kepolisian Daerah Bengkulu mengajak semua pihak untuk tetap rukun dan kompak, memberikan suasana damai, aman dan sejuk dalam penyelenggaraan pilkada.

Untuk memperkuat komitmen, KPU Provinsi Bengkulu pada hari pengundian nomor urut calon gubernur beberapa waktu lalu mengajak peserta pilkada, partai politik pengusul dan simpatisan untuk berkomitmen dan mendeklarasikan pemilihan kepala daerah damai.

Beberapa hal yang ditekankan yakni soal penyelenggaraan pilkada yang sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian, para pihak juga diminta mewujudkan pemilihan Pilkada 2024 yang bebas dari politisasi SARA, hoaks, politik uang, kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai.

Baca juga: Pemprov Bengkulu pacu literasi digital cegah konflik jelang Pilkada

Para pihak juga diminta mewujudkan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan menyatakan komitmen mereka dalam Pilkada Serentak 2024. Dia memandang kontestasi sebagai pesta demokrasi. Pesta, mesti riang, gembira, bukan ajang perundungan, apalagi caci maki.

Calon gubernur nomor urut 2 Rohidin Mersyah menyampaikan perlunya suasana santai dan riang gembira dalam Pilkada Serentak 2024, serta saling menjaga Bengkulu sebagai rumah besar bagi seluruh elemen masyarakat.

Cegah hoaks

Para pihak, termasuk peserta pilkada, partai politik dan simpatisan memang sudah mendeklarasikan bahkan membubuhkan tanda tangan mereka di naskah deklarasi sebagai bentuk komitmen mewujudkan penyelenggaraan pilkada damai dan aman.

Bahkan para peserta juga menyatakan pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi mesti diwujudkan seusai muruahnya sebagai pesta, terselenggara riang gembira dan memberikan kesejukan di tengah masyarakat.

Namun, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Bengkulu menegaskan komitmen tersebut harus ditunjukkan dengan aksi-aksi nyata kandidat, parpol dan simpatisan maupun para pendengung untuk tidak melakukan hal-hal yang ternyata berkebalikan dengan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Mereka mesti memastikan untuk tidak melakukan cara-cara kotor dalam meraih simpati masyarakat, terutama saat kampanye dan debat kandidat seperti saat ini.

Baca juga: Cagub Helmi-Mian: Hilirisasi atasi soal perlindungan ketenagakerjaan

Tindakan yang mencederai komitmen pemilu damai dan berbahaya terhadap keamanan daerah itu yakni tentang penyebaran hoaks, fitnah, misinformasi, disinformasi di ruang digital yang kini begitu memberi pengaruh di tengah masyarakat.

Para kandidat kepala daerah dinilai perlu berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik agar tidak tercipta hoaks yang nantinya akan digelembungkan lebih besar oleh para pendengung.

"Kami mengharapkan semua kandidat tidak mengedepankan pada penyebaran hoaks, jadi sebelum mengungkap sesuatu di tempat umum atau memberikan pernyataan, kroscek dan verifikasi data dulu. Karena apa yang dinyatakan oleh kandidat nanti di-blowup oleh buzzer, oleh karena itu harus hati-hati memberikan pernyataan, meski tidak ada maksud menyebar hoaks, kalau tidak hati-hati dengan data malah menjadi penyebar hoaks nantinya," kata Satgas Pemilu Mafindo Wilayah Bengkulu Iyud Dwi Mursito.

Baca juga: Bawaslu Bengkulu lakukan patroli siber pastikan kelancaran kampanye

Pilkada aman, damai dan sejuk akan mengantarkan suksesi kepemimpinan daerah berjalan dengan mulus. Daerah yang aman membuat berbagai kebijakan pemerintah daerah nantinya dapat diwujudkan lebih mudah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, dan kerja-kerja pembangunan pun lebih optimal yang ujungnya memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.