Mukomuko (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah menyiapkan 68 e-warung untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai yang direncanakan pada bulan September Tahun 2019 ini.
“Kami telah menyiapkan sebanyak 68 e-warung untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai kepada keluarga penerima manfaat bantuan ini. Kini menunggu data penerima bantuan ini dari Kementerian Sosial kemudian dilanjutkan pencetakan kartu dan pengusulan logistik untuk penerima bantuan ini,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Saroni dalam keterangannya di Mukomuko, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti pengalihan bantuan sosial berupa beras sejahtera (rastra) ke bantuan pangan nontunai yang direncanakan mulai September tahun ini.
Ia menyebutkan, sebanyak 9.217 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah itu yang selama ini menerima beras sejahtera akan menerima Bantuan Pangan nontunai (BPNT) sekitar bulan September.
Meskipun instansinya sampai sekarang belum menerima data nama dan alamat warga yang menerima bantuan pangan nontunai dari Kementerian Sosial, ia mengatakan, kemungkinan masih menggunakan data lama.
“Kalau mengacu pada data lama, maka jumlah masyarakat yang tergolong miskin di daerah ini yang akan menerima bantuan pangan nontunai di daerah ini sebanyak 9.217 KPM,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sebanyak 68 warung elektronik atau e-Warung yang tersebar di sejumlah desa di daerah itu akan menyediakan berbagai bahan pokok yang dibutuhkan oleh keluarga warga yang menerima manfaat bantuan ini.
Sedangkan keluarga yang akan mendapatkan bantuan sosial ini akan memperoleh kartu dari bank yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengambil bantuan di warung.
Kemudian keluarga warga miskin yang menerima bantuan pangan nontunai harus membawa kartu untuk mengambil bantuan pangan logistik di sejumlah e-wareung yang berada dekat dengan wilayahnya.
Mukomuko siapkan e-warung salurkan bantuan pangan nontunai
Sabtu, 24 Agustus 2019 18:29 WIB 1070
Bupati Kabupaten Mukomuko Choirul Huda menyalurkan program keluarga harapan (PKH) kepada warga miskin. (Foto Istimewa)
